FGD RENCANA OPERRASIONAL SPBN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN KAPAL

 

Pada hari Selasa 10 November 2020, PPP Larangan mengadakan FGD mengenai persiapan pengaktifan kembali SPBN dan kelengkapan dokumen perijinan kapal. Kegiatan ini diadakan di Aula PPP Larangan yang dihadari oleh Stakeholder antara lain Ketua PUSKUD Jateng sebagai pengelola SPBN, Kepala UPTD dan TPI Larangan DKPP Kab. Tegal, Penyuluh Perikanan KKP, Ketua kelompok nelayan “Teri Nasi”, dan beberapa nelayan. FGD ini di buka oleh Kepala PPP Larangan dengan memberi presentasi mengenai keadaan SPBN Larangan yang sebelumnya dikelola oleh HNSI (HImpunan Nelayan Seluruh Indonesia) namun karena manajemen yang kurang baik maka akhirnya merugi, kemudian saat ini terdapat penegelola baru yaitu dari PUSKUD dan sudah sampai tahap akhir dan direncanakan tahun 2021 dapat segera aktif kembali. Kemudia dalam FGD dibahas mengenai beberapa proses yang belum selesai dalam pengaktifan kembali SPBN dan beberapa kapal yang belum memiliki dokumen lengkap seperti Pas kecil, BPKP dan lainnya dihimbau untuk melengkapai dokumen perijinannya. Untuk kapal 10-15 GT dil PPP Larangan rata-rata sudah memiliki dokumen yang lengkap, naum untuk kapal dibawah 10GT masih banyak yang belum melengkapi dokumen kapal. Para Nelayan Larangan beranggapan bahwa percuma untuk melengkapi dokumen kapal karena tidak ada operasi dilaut sehingga akan tetap aman melaut tanpa memiliki doumen, Namun anggapan tersebut salah karena aturan haruslah dilaksanakan walau tidak terdapat operasi laut, karena dengan memiliki dokumen kapal maka kapal tersebut akan dianngap keberadaannya dan akan mendapat perhatian lebih terutama dalam membuat surat rekom bbm yang diharapkan memiliki dokumen yang lengkap. Keadaan ini berbeda dengan kapal yang terdapat di Suradadi yang kebanyakan Kapal dibawah 10GT telah memiliki dokumen yang lengkap karena kesadaran mengenai aturan perijinan kapal cukup tinggi.